AWDI Pantura Sayangkan Lemahnya Penangan Kasus BPNT Tuban

52
Anggota AWDI Korwil Pantura

TUBAN (Kabarjawatimur.com) – Beberapa jurnalis yang tergabung dalam wadah Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Korwil Pantura, menyampaikan rasa prihatin atas lemahnya penanganan hukum kasus BPNT di Desa Tluwe, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.

Bukan tanpa alasan, namun keprihatinan mereka didasari atas adanya temuan penyelewengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sudah terjadi berkali-kali di Kabupaten Tuban, namun tidak pernah ada penanganan yang serius dari pihak terkait maupun pihak berwajib.

Ketua DPC AWDI Korwil Pantura, Anto Sutanto mengatakan bahwa semua permasalahan penyelewengan BPNT yang pernah terungkap, dinilai dangkal dalam penanganan kasusnya dan tidak pernah ada penyelesaian hukumnya.

“Sebab, bukan kali ini saja terjadi penyelewengan bansos untuk warga kurang mampu, dan semua nihil dalam penangananya, hal itulah yang berpotensi membuat kejadian serupa akan terus terulang,” terangnya. Senin (22/11/2021).

Baca Juga  Lima Orang Penjudi Doro Ploso, Peran Masing Masing Pelaku

Selanjutnya, Anto Sutanto menyampaikan bahwa dasar aturan hukum terkait permasalahan BPNT tersebut sudah jelas, sesuai Permensos Nomor 5 tahun 2021 dan UU RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin sebagai dasarnya, ditambah lagi Pedoman Umum BPNT tahun 2020 yang jadi acuan pelaksanaan BPNT tahun ini juga menyebut dengan jelas dan rinci sanksi apa yang diterima pelaku penyelewengan BPNT.

Loading...

“Regulasinya sudah jelas, kesaksian dan pernyataan baik dari Pendamping maupun KPM di Desa Tluwe juga sudah jelas, jadi dugaan penyelewengan BPNT dapat dikenakan sanksi pidana,” ungkap Anto Sutanto.

Ditambahkan, bahwa akibat dari tindakan melawan hukum dengan bentuk penyelewengan pelaksanaan BPNT, menurutnya tidaklah cukup dengan mendapatkan sanksi administratif saja, sanksi pidana juga diperlukan untuk memberikan efek jera.

Baca Juga  Pemotor Tiba Tiba Terjatuh dan Meninggal Dunia

“Karena ada unsur kerugian negara, maka penyimpangan ini masuk kategori Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), terlebih dari pernyataan Pendamping dan KPM bukan cuma berasnya Broken, tetapi terdapat pengurangan volume pada komoditas lain yang diterima KPM, sehingga tidak sesuai regulasi yang ada,” pungkasnya.

Disisi lain, kasus-kasus penyelewengan bansos di Tuban sudah pernah menjadi temuan Mentri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani, saat melakukan sidak di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Tuban.

Reporter : Pradah Tri W

Loading...
Artikulli paraprakFestival Samin, Bojonegoro Hadirkan Sego Ces Sebagai Ikon Kuliner
Artikulli tjetërGARABB Desak Pemkab Banyuwangi Biayai Program Air Bersih Roworejo Pulau Merah

Tinggalkan Balasan