Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Raperda APBD Jember tahun anggaran 2021 tidak lama lagi akan segera akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD.

Raperda APBD telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. Hasil evaluasi tertuang pada surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani atas nama Gubernur oleh Sekda Prov Dr. Ir. HERU TJAHJONO, MM.
Pada surat bernomor 188/9944/013.4/2021 tertanggal 23 April 2021 tersebut.

Bahkan, pihak Pemprov menyampaikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/224/KPTS/013/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Jember tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Baca Juga  Butuh Uang Bayar Hutang, Pemuda ini curi Motor Tetangga Sendiri

“Tinggal selangkah lagi, Jember resmi memiliki Perda APBD 2021” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim saat dikonfirmasi awak media melalui ponselnya.

Halim menjelaskan pasca evaluasi, akan segera dilakukan revisi sesuai petunjuk pemprov. Usai revisi Pemerintah Kabupaten Jember dapat segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Jember tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Loading...

“Bupati tinggal melakukan revisi sesuai petunjuk pemprov, kemudian BAP hasil evaluasi ditandatangani Bupati bersama DPRD, maka tuntas sudah tahapan di Jember. Berikutnya kirim lagi ke Pemprov untuk mendapatkan nomor register,” jelasnya.

Sebagai informasi, poin penting dalam surat pemerintah provinsi adalah memerintahkan Bupati agar segera menyesuaikan kembali Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana hasil pemetaan (mapping) menu kegiatan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan pada APBD T.A 2021,

Baca Juga  Program CSR PHE-WMO Diklaim Bantu Kesejahteraan Masyarakat Bangkalan

Di penutup suratnya, Gubernur juga jelas menyebutkan, apabila hasil evaluasi telah ditindaklanjuti maksimal 7 (tujuh) hari kerja oleh Pemerintah Kabupaten Jember, maka Pemerintah Kabupaten Jember dapat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Jember tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reporter: Rio/Humas

Loading...
Berita sebelumyaStaff Talks TNI AL dan US Navy, Doa Bersama untuk Keselamatan KRI Nanggala-402
Berita berikutnyaDitpolairud Polda Jatim Turut Serta Dalam Pencarian KRI Nanggala-402 di Perairan Bali

Tinggalkan Balasan