Anggota Komisi III Wihadi Wiyanto Pertanyakan Komnas HAM Itu Lembaga Pemerintah atau LSM

104
Partai Gerindra
Wihadi Wiyanto, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra.

JAKARTA (Kabarjawatimur.com)
Keberadaan Komnas HAM yang bertindak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sering kali memberikan kritikan ke sesama lembaga pemerintahan, terutama DPR, dipertanyakan anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto, dalam rapat kerja Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Salah satu yang disorot Politisi Fraksi Partai Gerindra ini adalah Komnas HAM selalu mencampuri urusan DPR dalam proses penyusunan sebuah Undang-Undang. Hal itu muncul dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Komnas HAM dengan agenda pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA).

“Untuk Komnas HAM, saya sebenarnya tidak mau berkomentar banyak masalah Komnas HAM karena dari rapat evaluasi yang lalu dipertanyakan Komnas HAM ini lembaga pemerintah atau LSM. Salah satunya hal juga bagaimana mungkin yang namanya Komnas HAM mengkritisi lembaga pemerintah yang lain, mengkitisi dari pada tugas DPR,” kata politisi asla Dapil IX Bojonegoro-Tuban, kemarin.

Baca Juga  Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkab Banyuwangi Terapkan WFH dan Batasi Operasional Pertokoan

“DPR itu tugasnya membuat Undang-Undang, kenapa kok Komnas HAM mencampuri DPR dalam membuat Undang-Undang? ini suatu hal yang sebenarnya kita tidak bisa melihat Komnas HAM ini membela kepada siapa,” lanjutnya.

Loading...

Wihadi juga menyoroti beberapa capaian prestasi yang didapat Komnas HAM di dunia internasional. Ia menduga hal itu tidak mencerminkan apa yang terjadi sebenarnya di Indonesia.

Wihadi juga menilai percuma jika Komnas HAM diberi anggaran lebih namun perannya yang selalu mengkritik DPR.

“Jangan-jangan ini bapak (Ahmaf Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM) jadi good boy untuk dunia luar tapi justru menginjak masyarakat kita sendiri, tidak memperhatikan masyarakat kita sendiri. Kalau seperti itu buat apa kita memberikan anggaran yang banyak kepada Komnas HAM,” ujarnya.

Baca Juga  Operasi Yustisi, Petugas Bubarkan Pagelaran Wayang Kulit dan Cafe

Adapun dalam rapat itu, Komnas HAM mendapatkan pagu anggaran 2021 berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan dan Bappenas sebesar Rp 100,3 miliar. Pagu anggaran itu terdiri dari sebesar Rp 77,4 miliar untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan sebesar Rp 22,7 miliar. Namun karena masih ada kebutuhan yang belum terakomodir, Komnas HAM mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 22,8 miliar. (*)

Reporter:*/Boy
Editor: Gita Tamarin

Loading...

Tinggalkan Balasan