Anggota Komisi III Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto memberikan masukan saat rapat bersama jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim di Kanimsus Kelas I Surabaya.

SIDOARJO (Kabarjawatimur.com)
Keberadaan orang asing di Jawa Timur, rupanya masih menjadi perhatian khusus Komisi III DPR RI ketika melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam masa persidangan I tahun anggaran 2020, Rabu (14/10/2020).

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto meminta imigrasi untuk terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing yang masuk Jatim secara ilegal dengan memanfaatkan situasi di tengah pandemi Covid-19.

“Terkait persoalan imigrasi, selama pandemi ada larangan orang asing dilarang masuk, memang iya. Namun, saat ini banyak yang berupaya datang secara ilegal. Itu yang harus menjadi perhatian serius,” pinta politisi Gerindra asal Dapil Jatim IX Bojonegoro-Tuban saat menyampaikan masukannya dalam pertemuan kemarin.

Menurutnya, tim pengawasan orang asing (TIMPORA) harus melakukan inventarisasi WNA khususnya asal Tiongkok yang masuk Jatim. Ia tidak menginginkan keberadaan orang asing ini justru akan mematikan mata pencaharian masyarakat Jatim.

“Sekarang ini waktunya kita mendata. Karena di Jatim ini sangat berpotensi besar jadi jujukan WNA,” sambung anggota Mahkamah Konstitusi Dewan (MKD) DPR RI ini menambahkan.

Baca Juga  Kecewa Kinerja Dinas Perikanan Bangkalan, LIRA Gelar Unjuk Rasa

Di sisi lain, Wihadi juga memberikan masukan masih banyak lapas yang letaknya di tengah kota untuk diusulkan direlokasi. Ia mencontohkan lapas di Bojonegoro yang berada di tengah kota.

“Tolong diinventarisasi dan diusulkan untuk direlokasi. Termasuk saat kasus yang pandemi, ada keluhan dari penasehat hukum. Karena kesulitan berkomunikasi dengan kliennya saat akan menjalani persidangan. Itu mungkin bisa dipikirkan solusinya,” pungkasnya.

Loading...

Menyikapi permasalahan orang asing, Kakanwil Kemenkumham Jatim Krismono menjelaskan, bahwa pihaknya telah memiliki 706 TIMPORA mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, laut dan udara. Selama tahun 2020, TIMPORA di seluruh Jatim telah melakukan operasi gabungan sebanyak 617 kali.

“Hasilnya, ada 83 WNA yang terbukti melanggar UU Keimigrasian. 82 diantaranya diberikan Tindakan Administrasi Keimigrasian dan 1 orang harus ditindak pro justicia,” pungkas Krismono.

Sekadar diketahui, rombongan Komisi III DPR RI dipimpin Ketua Tim Adies Kadir melakukan kunjungan kerja (kunker) masa sidang I tahun anggaran 2020 di Jawa Timur selama dua hari mulai Rabu (14/10/2020) hingga Kamis (15/10/2020). Komisi membidangi hukum ini akan melakukan rapat dengan Kemenkumham Jatim, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, dan Polda Jatim.
 
Ketua Tim Kunker Adies Kadir mengatakan, reses ini dalam rangka menjalankan tupoksi pengawasan kepada mitra kerja Komisi III. Selain itu,  Adies juga ingin mendengarkan secara langsung persoalan yang dihadapai maupun capaian kinerja sampai bulan Oktober 2020.
 
“Kehadiran kami dalam rangka fungsi pengawasan kepada para mitra kami di kemenkumham, kejaksaan,  polda dan pengadilan tinggi. Kita ingin mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi,” ujar Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar ini. (*)

Reporter: Boy
Editor : Gita Tamarin

Baca Juga  ISNU dan FRB Rogojampi Kolaborasi Layani Vaksinasi Gratis
Loading...
Berita sebelumyaTas Diduga Bom Gegerkan Kantor Kelurahan Pacar Kembang Surabaya
Berita berikutnyaSandiaga Uno Siap Dampingi Program UMKM Naik Kelas Milik Ipuk Fiestiandani

Tinggalkan Balasan