Anggota DPRD ini Kritisi Bupati Jember ke Luar Negeri Saat Pilkades Serentak

18

JEMBER, (Kabarjawatimur.com)-
Sejak tanggal 3 September 2019 lalu Bupati Jember meninggalkan tugasnya memimpin Pemerintahan Kabupaten Jember dengan bepergian ke luar negeri.

Menurut informasi dari para staf Bupati dilingkungan Pemkab Jember, Bupati Faida pergi ke Kota Makati -Filipina untuk mendatangi pertemuan United Cities Local Gouverment Asia Pacific (UCLG Aspac) yang akan berlangsung 5-6 September 2019.

Informasi yang ada menyebutkan, jika Bupati kabarnya ke Filipina bersama Plt salah satu dinas yang juga merangkap sebagai camat.

Kepergian Bupati Faidah disaat Pilkades serentak yang tahap pertama akan berlangsung hari ini, Kamis (5/9/2019) memantik kritik dari salah satu anggota DPRD Jember Agusta Jaka Purwana dari Demokrat.

Baca Juga  Jalani Arjem, Pria di Surabaya Dibekuk Polisi

Menurut Agusta, Bupati tidak seharusnya meninggalkan wilayah Pemerintahannya saat kondisi waspada karena rawan munculnya gangguan wilayah.

Padahal seharusnya kehadiran fisik pimpinan diperlukan untuk dapat mengambil langkah strategis jika kondisi kerawanan terjadi.

Loading...

“Nah saat pilkades serentak di ratusan titik yang rawan gesekan di masyarakat Bupati kembali tidak ada di Jember. Amat sangat tidak pantas bupati tidak ada di tempat,” kata Agusta.

Agusta juga mengungkit ketidak hadiran Faida saat pelantikan anggota DPRD justru bupati datang saat pelantikan sayap sebuah ormas Partai Politik.

“Saya sempat ngobrol dengan teman (anggota DPRD Jember) dia mengatakan kita ini dilecehkan oleh bupati kita simbol Wakil Rakyat tidak hadir. Tanpa merendahkan wabup yang hadir pada saat itu.

Baca Juga  Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Pembahasan 21 Raperda Tahun 2023

Lucunya Bupati malah datang di pelantikan pengurus organisasi sayap sebuah Parpol,” ungkapnya.

Agusta juga mengatakan sangat tidak etis di acara kenegaraan meski level nya Kabupaten malah tidak hadir..Dirinya mencontohkan Presiden yang selalu hadir saat acara kenegaraan dengaan DPR RI.

“Presiden selalu hadir saat acara kenegaraan dengan DPR RI. Kembali lagi harusnya bupati punya skala prioritas kegiatan mana yang harus dan memaksa dia harus datang seperti misalnya dipanggil Presiden. Nah saat keberadaannya dibutuhkan seperti ancaman kerawanan Pilkades malah tidak ada,” pungkas Agusta. (Rio)

Teks foto : Ilustrasi Pilkades.

Editor : Eko

Loading...
Artikulli paraprakKerap Salahgunakan Barang ini, Dua Sekawan Diamankan Petugas
Artikulli tjetërKurang Sadar Lalin, Ratusan Pelanggar Ditindak Polres Tanjung Perak

Tinggalkan Balasan