JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Sorotan kinerja dan perjuangan para legislator (DPRD) Kabupaten Jember kembali dipertanyakan oleh sejumlah tokoh pendidikan yang konsen di Madrasah diniyah. Para wakil rakyat dari partai berbasis Islam dinilai tidak memperjuangkan nasib pendidikan di madrasah diniyah.

Persoalannya sepanjang tahun Anggaran 2021 mereka hanya mendapatkan bantuan dari pemerintah hanya selama 2 bulan operasional. Sedangkan kebutuhan untuk pelaksanaan program belajar mengajar di madrasah Diniyah selama 10 bulan sisanya menjadi tanggung lembaga pendidikan masing-masing.

Menjawab kritik terhadap kinerja anggota DPRD Jenber, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Jember ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa untuk tahun Anggaran 2021 memang hanya teranggarkan selama 2 bulan.

Anggaran tersebut berasal dari sharring atau pembagian dari APBD Kabupaten dengan Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Swasta (BPPDGS).

Faeshol menjelaskan mayoritas dana tersedot untuk pengendalian dan pemberantasan sebaran virus Covid 19 yang merajalela.

“Apalagi APBD tahun 2021 itu baru diSepakati pada April tahun 2021. Sehingga kami hanya melakukan penyesuaian saja dulu,” papar H. Achmad Faeshol, S.Pdi kepada sejumlah wartawan, Senin (22/11) siang.

Baca Juga  Nilai MCP Jember Lompat dari Buncit ke Peringkat 6

Justru karena dapat bantuan operasional selama 2 bulan itu, maka kalangan Dewan terutama yang membidangi soal kependidikan dikomisi D langsung mencari terobosan dengan berbagai langkah untuk bisa meringankan beban itu.

“Kami banyak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar keberlangsungan pendidikan Madrasah Diniyah dan sekolah swasta bisa lebih ringan melakssanakan kegiatan,”terang Anggota Komisi D itu menjelaskan.

Loading...

Lebih jauh Faeshol juga menjelaskan, gerbong yang dipimpinnya ditingkat Fraksi memang sudah mendapat perintah langsung dari ketua DPC PPP Jember untuk memperjuangkan nasib madrassah diniyah tersebut.

“Alhamdulillah, setelah kami melakukan langkah-langkah koordinatif, insyallah akan ada bantuan lagi selain yang 2 bulan itu ditahun 2021. besaran dan jumlahnya berapa lagi ya mohon ditunggu saja. Tapi sebelum akhir tahun anggaran pasti ada kejelasan,” ungkapnya.

Sebagai informasi untum tahun anggaran 2022, perhatian kepada pihak penyelenggara pendidikan swasta terutama Madrasah Diniyah akan semakin ditingkatkan.

Baca Juga  Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Klenteng Poo An Kiong Kota Blitar

Faeshol menyebut kemungkinan akan diberikan bantuan selama setahun penuh dengan skema pembiayaan sharing antara APBD Kabupaten dengan propinsi yang tercover dalam Program BPPDGS.

Sebagai bagian dari legislator unsur PPP digedung DPRD Jember, Faeshol merasa perlu menjelaskan bahwa perjuangan seluruh komponen DPRD bersungguh-sungguh agar kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum bisa terlayani dengan baik. Tetapi semua perjuangan yang dilakukan tentu tidak bisa lepas dari tahapan dan prosedur yang mengikat dan harus diikuti.

“Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses dan regulasi yang mengatur juga harus sama-sama dipertimbangkan sebagai varian penilaian,” tandas Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Jember itu.

Namun, ungkapan terimakasih juga disampaikan Faeshol kepada para tokoh dan pemerhati pendidikan Diniyah dan swasta di Jember yang telah memberikan warning.

“Bagi saya, pertanyaan beliau-beliau itu merupakan suppot agar kami bisa bekerja lebih bagus dan lebih maksimal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” pungkas Faeshol. (*)

Reporter: Rio

Loading...
Berita sebelumyaDinilai Lamban Penanganan, KPM BPNT Tuban Wadul Kuasa Hukum

Tinggalkan Balasan