Aksi Dukung Hakim Hukum Berat Dosen Cabuli Keponakan Sendiri

40
Aksi Koalisi Tolak Kekerasan Perempuan yang digelar di depan Pengadilan negeri Jember.

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Sejumlah masa menggelar aksi membentangkan poster berukuran 1,5 x 1 meter bertuliskan ‘Kawal Kasus Pencabulan Oleh RH, Kami Bersama Penyintas’. Belasan orang tersebut menamakan dirinya Koalisi Tolak Kekerasan Seksual Jember.

Aksi mereka gelar untuk Pengadilan Negeri (PN) Jember agar menghukum seberat-beratnya oknum dosen berinisial RH, yang didakwa melakukan pencabulan terhadap keponakannya sendiri.

Oknum dosen Unej itu dinilai telah melanggar undang undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 82 ayat (1) dan (2) yang merujuk pada Pasal 76 E Tentang Perlindungan Anak.

Menurut salah satu anggota Koalisi Tolak Kekerasan Seksual Jember Deviana Rizka, adanya aksi di depan Gedung PN Jember itu. Sebagai bentuk perhatian masyarakat untuk mengawal kasus pencabulan itu, agar terdakwa mendapat hukuman setimpal.

“Hari ini untuk tetap memastikan persidangan berlangsung dengan semestinya kita harus konsisten untuk mengawal serta mendukung hakim agar memberikan vonis yang berkeadilan bagi korban,” kata Deviana saat dikonfirmasi di tengah aksinya.

Baca Juga  Pembunuhan di Jember, Berawal Permintaan Servis TV dan Pinjam Uang

Aksi itu sengaja dilakukan di depan Gedung PN Jember. Karena di waktu yang sama, sedang dilaksanakan persidangan terhadap terdakwa RH secara tertutup.

“Kami mendukung secara penuh proses peradilan di Pengadilan Negeri Jember untuk terlaksana secara adil, terutama memberikan rasa keadilan bagi korban,” katanya.

“Kami juga mendukung Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember untuk menjerat ‘RH’ dengan UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2). Sehingga terdakwa mendapat hukuman penjara selama 15 tahun,” sambungnya.

Loading...

Dalam aksi tersebut, lanjut Deviana, pihaknya juga mengajak publik untuk mengawal bersama kasus pencabulan oknum dosen itu.

“Tentunya dengan memegang teguh Prinsip Negara Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat,” ucapnya.

Adanya aksi yang dilakukan, lebih lanjut Deviana menyampaikan, pasalnya penanganan hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia masih terbilang sulit.

“Karena pemahaman mengenai kekerasan seksual di masyarakat umum belum merata dan rawan miskonsepsi, akibatnya banyak kasus yang tidak ditangani secara baik meskipun dalam hukum positif di Indonesia kepentingan korban wajib diakomodir dengan baik,” ulasnya.

Baca Juga  Viral, Aksi Dugaan Pemerkosaan di Lingkungan Kampus di Surabaya

Pada kasus serupa apabila aparat penegak hukum tidak memahami betul terkait konsepsi prespektif korban, lanjutnya, serta daruratnya penanganan hukum pada kasus kekerasan seksual.

“Maka dampak domino yang timbul ialah diskriminasi korban dan dapat dipastikan, kepercayaan publik terhadap kapabilitas aparatur penegak hukum menurun maka secara tidak langsung kasus-kasus serupa tak akan dibawa ke ranah hukum,” tandasnya.

Perlu diketahui, terkait kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oknum dosen RH. Dari informasi yang dihimpun wartawan, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), diancam dengan hukuman 8 Tahun Penjara, denda Rp 50 juta, subsider 6 bulan penjara.

Namun karena masih dalam bentuk tuntutan, terdakwa RH masih diberi waktu pikir-pikir untuk mengajukan banding. Persidangan RH nantinya akan berlangsung pada 4 November 2021 mendatang. (*)

Reporter: Rio

Loading...
Berita sebelumyaBupati dan Ketua DPRD Kompak Temui Menteri Desa PDTT Menuju Jember Smart Village
Berita berikutnyaPolisi Juga Sita Bong, Test Urine Pria ini Positif

Tinggalkan Balasan