Ahli Waris Tanah, Beberkan Kebobrokan Grand City Dan Aparatur Pemerintah

29

SURABAYA (kabarjawatimur.com)
Sekian kalinya aksi penuntutan hak tanah di Jalan Gubeng ‎Pojok No 48-50, Surabaya yang diserobot oleh pihak Grand City, kini ahli waris pemilik rumah Nuraini anak almarhum Muhammad bin Ahmad Al Maghrabi angkat bicara.

Nuraini membeberkan sejarah panjang tanah milik orang tuanya yang saat ini dikuasai oleh pihak lain (Grand City).
Didampingi kuasa hukumnya, ‎Arius Sapulette dan Petrus Hariyanto juru bicara keluarga, Nuraini mengaku heran, sebagai pemilik tanah dan rumah yang sah dia mengaku dipermainkan sejumlah pihak.

Hingga bertahun-tahun Nuraini berjuang menuntut hak tanah yang diberikan dan peninggalan orang tuanya.
Meski belum ada hasil dan tindak tegas dari pemerintah mencakup (BPN Surabaya maupun Jatim), namun Nuraini tetap berjuang.

“Saya mendapat perlakuan tidak adil, untuk hukum di negara ini tajam terhadap masyarakat di bawah dan tumpul untuk orang-orang yang berkuasa dan mempunyai uang,” ujar Nuraini, kepada puluhan wartawan di Surabaya, Kamis ‎(6/10/2016).

‎Diceritakan sejak tahun 1990 tanah yang dimiliki almarhum Muhammad bin Ahmad Al Maghrabi (ayah Nuraini) diduduki oleh Kesatuan Marinir (saat itu KKO) TNI AL.
Hal tersebut diketahui oleh Nuraini, namun karena hanya sebatas ditempati pihak pemilik tanah membiarkan.
Namun berjalanya waktu ternyata dipindahtangankan dengan proses Ruislagh ke PT Sindo Barong Kencana (SBK) tanpa sepengetahuan dan ijin almarhum Muhammad bin Al Maghribi.

Kemudian, oleh PT SBK tanah tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, dan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 714, tanggal 8 Juli 1994.

Kemudian, antara 1991-1994, PT SBK mengajukan kredit dengan agunan SHGB No 673 ke Bank Umum Nasional (BUN) senilai Rp50 miliar. Sampai tahun 1998, PT SBK telah membayar angsuran pinjaman sebesar Rp10 miliar ‎ke BUN.

Saat krisis moneter menerpa Indonesia, banyak bank yang tutup, termasuk BUN. ‎BUN dinyatakan sebagai bank yang gagal dan dilikuidasi. Kemudian melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), memberikan suntikan dana sebesar Rp180 miliar ke BUN, dan semua aset yang dikuasai BUN menjadi milik atau disita BPPN, termasuk tanah di Jalan Gubeng Pojok milik orang tua Nuraini.

Baca Juga  Jokowi Ijinkan Buka Masker Area Terbuka, Alasannya Covid Makin Terkendali

“Sepengetahuan dari tanah milik keluarga kami di mafiakan, kita sudah bergerak, dan saya meminta untuk diusut dan kepemilikan tanah dan tiga rumah yang ada di tanah itu kembali ke tangan saya,” katanya.

Petrus menambahkan, awalnya Hartati Murdaya dengan atas nama Yayasan Walubi akan mendirikan ‎Vihara. Namun, setelah menang sengketa dengan PT SBK, rencana pembangunan Vihara diubah tukar guling dengan sebidang tanah di Kecamatan Sawahan, Surabaya yang sekarang sudah berdiri Vihara.

Entah bagaimana tanah di Gubeng Pojok bisa dikuasai oleh Hartati Murdaya dengan perusahaannya bernama PT Hardaya Widya Graha (HWG) , dan berdiri bangunan ‎Grand City Mall.
Dari perpindahan tangan tersebut pihak keluarga Muhammad bin Ahmad Al Maghrabi, tanpa sepengetahuan dan ijin pemilik yang sah.


“Namun, entah bagaimana tanah bapak saya itu kemudian jatuh ke tangan Hartati Murdaya dengan mendompleng nama Yayasan Walubi, diketuai oleh Hartati Murdaya melalui proses sengketa tanah dengan PT SBK,” geramnya.

Loading...

Dari bukti surat yang ditemukan Nuraini, PT HWG mengajukan sertifikat HGB ke BPN Kota Surabaya II.
Dan keluar SK Kepala BPN 30 Juni 1994, SHGB No 10/HGB/350/I/94, Sertifikat HGB No 673/Kelurahan Ketabang atas nama PT HWG. Oleh PT HWG, SHGB tersebut dipecah menjadi 4 SHGB, masing-masing No.10/HGB/350/I/94, HGB No 671, No 672, No 673, dan No 714, yang semua atas nama PT HWG.

Hingga tahun 2007 ‎dilakukan pembangunan Grand City diatas tanah tersebut, tanpa sepengetahuan ahli waris yang sah sebagai pemilik sertifikat, yakni keluarga anak-anak dari Muhammad Al Maghribi.

Tidak adanya perhatian dengan gugatan yang dilakukan Nuraini, pada tahun 2009, sebagai pemilik yang sah datang ke Kantor Kelurahan Ketabang, meminta surat riwayat tanah (Warkah Tanah), Kretek dan Letter C, nyatanya surat-surat tersebut tidak ada, begitu juga di Kecamatan Genteng surat-surat tersebut juga tidak ada.

“Saya yakin surat-surat tanah milik orang tua saya sengaja dihilangkan, oleh Kelurahan Ketabang,” urai Nuraini.
Mengetahui surat-surat miliknya tidak ada di Kelurahan, sehingga Nuraini melaporkan ke Polrestabes Surabaya,dengan laporan penyerobotan dan perebutan bangunan tanah.
“Hingga saat ini tidak ada reaksi sama sekali dari pihak kepolisian, dan ada kabar bahwa kasus saya di SP3 atau dihentikan,” geramnya.

Baca Juga  Laga Persebaya Vs Persis Solo, 2400 Petugas Gabungan Siaga

‎Lanjut Nuraini, tahun 2011 pihaknya mendatangi kantor Hartati Murdaya, PT HWG di Jakarta, meminta penjelasan soal penyerobotan tanah miliknya.
“Di Jakarta, saya ditemui Totok Lestiyo, jawabannya, tanah tersebut didapat dari menang lelang ‎dari BPPN pada 30 November 2000,” ujar Nuraini.

Namun, tanggal yang sama diketahui, BPPN telah melaksanakan lelang seluruh aset yang dikuasai, limpahan dari BUN, salah satunya tanah di Jalan Gubeng Pojok 48-50, Surabaya, tertera di nomor urut 2 pada daftar lelang. ‎

Fakta lainnya, lanjut Nuraini, tanah milik orang tuanya tersebut sebenarnya secara diam-diam telah disertifikatkan oleh PT HWG sejak tahun 1994, dengan status HGB No 10/HBG/350/I/94, kemudian dipecah menjadi sertifikat HGB No 671, 672, 673 dan 714 Kelurahan Ketabang.

“Sangat ganjil sekali bahwa dari Informasi harga pemenang lelang tanah milik orang tua saya yaitu PT. HWG hanya seharga Rp.5 miliar, itu tidak masuk akal dibandingkan dengan harga agunan yang dilakukan PT SBK, tahun 1993 an, sebesar Rp50 miliar. Dan bisa kita lihat siapa siapa saja yang ikut ‘bermain’ dalam perampasan tanah dan rumah milik orang tua saya?. Kami meminta pihak-pihak terkait harus jujur, berani mengakui dan membeberkan fakta yang sebenarnya, sehingga akibatnya tanah milik orang tua saya jatuh dirampok pihak lain,” tegas Nuraini, ‎

‎Pihak Petrus Hariyanto juru bicara bersama kuasa hukum Arius Sapulette mengatakan telah mengirim surat kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Komisi A DPRD Kota Surabaya.
“Ahli waris berharap, melalui Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya, bisa memfasilitasi untuk dilakukan hearing, dengan memanggil dan mendengarkan keterangan semua pihak yang diduga ikut ‘bermain’ mengambil keuntungan dari penderitaan keluarga Nuraini,” tutup Petrus.

Reporter. : Rusdi
Editor. : Budi
Punisher : Gunawan.

Loading...
Artikulli paraprakAsik Bercanda, Siswi SMP Tabrak Mobil Box
Artikulli tjetërPS Bhayangkara Hoofdburau Bakal Ramaikan Kapolda Cup

Tinggalkan Balasan