Kementerian Hukum dan HAM RI
Adies Kadir, Wakil Ketua Komisi III Fraksi Partai Golkar.

JAKARTA (Kabarjawatimur.com)
Rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, perwakilan Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Keuangan di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (24/8/2020), dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Adies Kadir.

Dalam rapat itu, Adies Kadir menyampaikan agenda penjelasan Komisi III terkait perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan DPR.

Adies Kadir menyampaikan, salah satunya UU yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

“Perubahan UU No. 24/2003 tentang MK dilatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan,” ujar politisi Partai Golkar, Adies Kadir.

Baca Juga  Alex Noerdin Ditahan Kejagung, Golkar Siap Beri Bantuan Hukum

Lanjut Adies, setelah adanya perubahan UU No. 24/2003 melalui UU No. 8/2011 dan UU No. 4/2014, beberapa ketentuan pasalnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan konstitusional bersyarat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Loading...

“RUU MK tersebut memuat empat poin. Pertama, kedudukan, susunan, dan kekuasaan MK; kedua, pengangkatan dan pemberhentian hakim MK. Ketiga, kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi serta dewan etik hakim konstitusi; dan keempat putusan Mahkamah Konstitusi,” sambung Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Menurut Adies, DPR juga memandang dalam RUU tersebut perlu adanya pengaturan terkait dengan ketentuan peralihan agar jaminan kepastian hukum yang adil bagi pemohon dan hakim konstitusi.

Baca Juga  Luar Biasa, Polres Tuban Angkat Anak Asuh Dari Korban Covid-19

“Agar hakim konstitusi yang saat ini masih mengemban amanah sebagai negarawan menjaga konstitusi tetap terjamin secara konstitusional,” beber politisi asal Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo ini menambahkan.

Raker Komisi III DPR RI dipimpin Adies Kadir bersama Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa dan Pangeran Khairul Saleh ini, dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yassona H. Laoly, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini Widyantini, dan Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan Didik Kusnaini. (*)

Reporter: Boy
Editor: Rizky Rahim

Loading...
Berita sebelumya9 Anggota Terkonfirmasi Positif Covid-19, Kantor Satpol PP Blitar Tetap ‘Buka’
Berita berikutnyaKenal Cewek di Medsos Lalu Janjian, Modus Baru Kejahatan

Tinggalkan Balasan