DPP Partai Golkar
Adies Kadir menyerahkan berkas RUU kepada Menteri Hukum dan HAM, Yassona H Laoly usai sidang.

JAKARTA (Kabarjawatimur.com)
Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan belum akan dilanjutkan oleh Komisi III DPR RI untuk dibahas. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi III, Adies Kadir, usai sidang rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (24/8/2020).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, hingga kini pemerintah belum memberikan lampu hijau untuk meneruskan pembahasan dua rancangan undang-undang itu. Padahal revisi itu perlu segera untuk dilakukan.

“Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan, karena ada ketentuan pasal dalam beberapa aturan yang sebelumnya dinyatakan tidak sesuai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan konstitusional bersyarat oleh putusan Mahkamah Konstitusi,” tegas Adies.

Menurut Adies, komisi DPR yang membidangi hukum itu akan membahas dua RUU, yakni RUU Mahkamah Konstitusi dan RUU Kejaksaan terlebih dulu.

Baca Juga  Kemenkumham Raih 2 Penghargaan Keuangan dari Kemenkeu

“RUU PAS dan RKUHP kan belum ada greenlight dari pemerintah untuk pembahasan,” sambung politikus Golkar asal Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo ini .

Dua RUU itu pun ditargetkan rampung di masa sidang ini yang akan berlangsung hingga Oktober mendatang.

“Rencana dalam masa sidang ini ada dua RUU yang akan kami selesaikan, RUU MK dan RUU Kejaksaan,” lanjut Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Ini.

Loading...

Sekadar diketahui, sejumlah anggota DPR sebelumnya meminta pemerintah segera melanjutkan pembahasan RKUHP dan RUU PAS, Adies termasuk salah satunya.

Menurut Adies, dua RUU tersebut harus cepat disahkan agar tak menjadi utang legislasi.

“Ada UU yang sama RUU carry over di komisi lain bisa dikerjakan dan disahkan, terlepas dari pro-kontranya, dan berlaku juga untuk negara ini,” ujar Adies beberapa waktu lalu.

Baca Juga  Rongsokan Sepi, Pria ini Nekat Jadi Pengedar

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan harus menunggu surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menyarankan DPR berkirim surat kepada Presiden untuk meminta kelanjutan pembahasan dua RUU tersebut.

Menurut Yasonna, sudah ada surat dari Sekretariat Kabinet yang menyatakan bahwa pembahasan peraturan perundang-undangan yang menuai perhatian publik harus diputuskan di rapat terbatas kabinet.
Dia pun mengaku tak bisa memutuskan sendiri kelanjutan pembahasan RKUHP dan RUU PAS tanpa arahan Jokowi.

“Sebagai pembantu Presiden saya tidak bisa ambil inisiatif sendiri, karena sebelumnya ada persoalan yang memberikan dampak besar kepada publik,” ucap Yasonna. (*)

Reporter: Boy
Editor: Rizky Rahim

Loading...
Berita sebelumyaPO Haryanto Santuni Ahmad Wildan, Penderita Kanker Testis
Berita berikutnyaTingkatkan Pengawasan Orang Asing, Tim Pora Atur Strategi di Masa Kebiasaan Baru

Tinggalkan Balasan