Adies Kadir: Komisi III Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemenkumham Rp 1,46 T

44
DPP Partai Golkar
Adies Kadir, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar.

JAKARTA (Kabarjawatimur.com)
Komisi III DPR RI menyetujui permintaan penambahan anggaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebesar Rp 1,469 triliun untuk tahun anggaran 2021 yang diajukan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Yasonna H Laoly yang hadir secara virtual dalam rapat dengan Komisi III, Senin (14/9/2020).

Namun, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir meminta agar Kemenkum HAM merelokasi anggaran belanja barang atau belanja modal yang tidak termasuk dalam prioritas utama.

“Komisi III DPR RI meminta laporan penggunaan anggaran semester I dan rencana belanja semester II tahun 2021 pada raker evaluasi APBN berjalan, dengan catatan, apabila terdapat belanja barang dan belanja modal yang tidak proritas dapat dialihkan/direlokasi. Baik, bapak ibu apakah dapat disetujui, setuju, ya,” pinta politisi asal Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo ini, kemarin.

Sebelumnya, alasan usulan tambahan anggaran itu Yasonna meminta agar anggaran Kemenkum HAM 2021 disesuaikan dengan angka yang diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemekeu), yakni Rp 18,427 triliun.

Baca Juga  Gubernur Jatim Beri Bantuan Ventilator kepada 17 RS Rujukan Covid-19

“Ada empat program sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tanggal 8 Mei 2020, pembentukan regulasi, pemajuan dan penegakan HAM, penegakan dan pelayanan serta dukungan manajemen. Dalam rangkaian itu, usulan pagu indikatif Rp 18,427 triliun. Tapi, berdasar Surat Menkeu dan Kepala Bappenas, pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM Rp 16,957 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 1,469 triliun,” kata Yasonna, kemarin.

Loading...

“Kami mohon, kalau masih memungkinkan, karena usulan kami itu (pagu indikatif) adalah Rp 18,427 triliun, tapi yang kami dapat pagu anggaran Rp 16,957 triliun,” imbuhnya.

Yasonna menjelaskan anggaran Rp 1,469 triliun itu akan digunakan untuk pengembangan Lapas Nusa Kambangan. Yasonna menyebut pihaknya merencanakan akan ada pembangunan tiga lapas lagi.

“Untuk lapas Nusa Kambangan, sesuai perintah Bapak Presiden, beliau memerintahkan ada penambahan lapas. Kalau dalam rancangan kita ada 4 di sana. Terakhir kita pikirkan jadi 3, karena kita perlu pengadaan peralatan dan penambahan ruangan, blok dan lapas di luar daerah yang over capacity dan ada yang terbakar karena kerusuhan, pengadaan peralatan napi, peningkatan kapasitas, dan penguatan pengawasan internal, penguatan umum,” papar Yasonna.

Baca Juga  Setelah Ditembak Bagian Kaki, Tiga Pria ini Terancam Hukuman Mati

Dalam rapat kemarin, Komisi III juga menyetujui penambahan anggaran sejumlah lembaga lainnya, yakni:
– Pagu anggaran Mahkamah Agung tahun 2021 sebesar Rp 11.238.947.386.000 serta usulan tambahan yang diajukan Rp 2.561.234.074.000.
– Pagu anggaran Mahkamah Konstitusi tahun 2021 sebesar Rp 266.765.223.000 serta usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp 248.718.640.000
– Pagu anggaran Komisi Yudisial tahun 2021 sebesar Rp 109.425.617.000 serta usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp 55.110.998.000
– Pagu anggaran MPR tahun 2021 sebesar Rp 750.871.684.000 dengan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp 616.684.656.000 dan
– Pagu anggaran DPD tahun 2021 sebesar Rp 1.048.972.262.000 serta usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp 2.212.318.844.000. (*)

Reporter:*/Boy
Editor:Gita Tamarin

Loading...

Tinggalkan Balasan