Adam Rusydi Minta Pemprov Lakukan Skala Prioritas Vaksinasi Guru Jelang Pembelajaran Tatap Muka

0

SURABAYA (Kabarjawatimur.com)
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur berharap Pemprov Jatim segera memberikan skala prioritas vaksinansi bagi para guru menjelang diberlakukannya tatap muka yang rencananya dilaksanakan 1 Juli mendatang.

Mengingat, berdasar data yang dirilis Dinas Kesehatan Provinsi Jatim per 17 Mei lalu, program vaksinasi bagi guru di Jatim baru berjalan 53 persen. Tentunya jika pembelajaran tatap muka dipaksakan, sangat rentan penyebaran covid.

“Kalau alasannya belum ada ketersediaan vaksin, dinas provinsi bisa melakukan skala prioritas. Artinya bisa digeser dulu ke guru-guru agar pembelajaran tatap muka bisa segera terlaksana. Mengingat waktu yang sudah mepet, jangan sampai membuat guru yang akan mengajar was-was,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar ini, Kamis (28/5).

Lanjut Adam, karena tuntutan orang tua murid agar segera dilakukan pembelajaran tatap muka. Ia berharap pemrov bisa memberikan yang terbaik kepada guru.

Baca Juga  Angkat dan Kibarkan Bendera Merah Putih, Polres Probolinggo Gelar Vaksin Serentak dan Pendistribusian Bansos

“Secara fisik anak-anak SMA/SMK ini kondisinya sangat bagik sehinga berpotensi menjadi OTG, pembawa virus. Karena masih banyak guru yang belum divaksin, rentan tertular,” sambung Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo ini.

Di samping itu Adam Rusydi yang juga bendahara Fraksi Partai Golkar ini berharap agar guru kooperatif terhadap program vaksinasi ini, jangan sampai melakukan gerakan penolakan vaksin.

Loading...

Menurutnya, uneg-uneg para guru ini ia terima saat pertemuan di SMK 1 Singosari, Malang yang dihadiri seluruh kepala sekolah SMA/SMK se-Kabupaten Malang dan Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim, Selasa (25/5) lalu.

“Dengan vaksinasi yang baru berjalan 53 persen dengan alasan keterbatasan vaksin dan ada beberapa guru yang menolak, harus segera ada jalan keluar. Yang pertama OPD yang bersangkutan ini bisa diintensifkan dan masif, sehingga guru tidak khawatir untuk tatap muka, yang kedua guru harus kooperatif dalam program vaksinasi ini, bebernya.

Baca Juga  Bupati Sidoarjo Apresiasi Vaksinasi Covid-19 di Partai Golkar Sidoarjo

Jika Dinas Kesehatan provinsi dengan segala stakeholder-nya masih belum siap mengatasi kekurangan vaksin, menurutnya, dinas bisa berkomunikasi dengan stakeholder di kabupaten atau kota.

“Sehinga semua lini bekerja sama dengan baik jangan memandang provinsi atau kota, tapi ini demi kebersamaan dan keberlangsungan pembelajaran tatap muka,” sergahya.

Lalu, berkaitan dengan satgas covid di sekolahan yang diusulkan oleh Gubernur Jatim, ia berharap agar dilaksanakan dengan baik dengan standar sekolah.

“Artinya, dalam pelaksanaan meneroakan prokes satgas covid sekolah harus tegas tapi fleksibel, anak yang melanggar prokes. Diberikan hukuman yang mengedukasi, bukan diberikan sanksi seperti di masyarakat pada umumnya,” pungkas Adam.  (*)

Reporter: Boy
Editor: Gita Tamarin

Loading...
Berita sebelumyaNgeri! Marak Jambret di Jalanan Surabaya, Dini Hari Pasutri Jadi Korban
Berita berikutnyaPanglima dan Kapolri Beri Arahan Khusus Kepada Anggota TNI-Polri yang Bertugas di Papua

Tinggalkan Balasan