Ketua IPNU Banyuwangi, Achmad Asrorul Umam (FOTO:istimewa)

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Banyuwangi angkat bicara soal rencana Pemerintah melakukan penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dunia pendidikan.

“Kami menyesalkan kebijakan tersebut,” tegas Ketua IPNU Banyuwangi, Achmad Asrorul Umam kepada wartawan, Minggu (13/6/2021).

Umam, sapaan akrab Achmad Asrorul Umam menegaskan, sebagai pemuda terpelajar, IPNU Banyuwangi merasa sangat kecewa dengan adanya rencana kebijakan tersebut. Alih-alih menjadikan pendidikan di Indonesia maju malah membuat biaya sekolah menjadi lebih mahal.

“Kami semua adalah para pelajar, dengan adanya PPN dalam dunia pendidikan bisa-bisa banyak yang putus sekolah karena orang tua tidak sanggup membayar. Artinya pendidikan di Indonesia tidak akan maju sama sekali,” kata pemuda asli Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi ini.

Baca Juga  KPPG Bersinergi Siap Besarkan Suara Golkar Sidoarjo  

Menurutnya, setelah Pemerintah merencanakan untuk memungut tarif PPN jasa pendidikan atau sekolah melalui revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Loading...

Dalam draft RUU KUP tersebut, lanjut Umam, diketahui pemerintah menghapus jasa pendidikan dari kategori jasa yang tidak dikenai PPN. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 4A ayat 3.

Selain itu, dirinya juga mengatakan jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) merupakan tanggung jawab pemerintah yang sumber dananya sebagian dari bantuan operasional sekolah (BOS). Bukan hanya dari sekolah negeri saja melainkan juga sekolah swasta.

“Pemerintah semestinya tahu bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia. Semuanya serba sulit, apalagi dalam masa pandemi Covid-19 ini. Seharusnya ini adalah tanggung jawab pemerintah yang tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945,” ucapnya.

Baca Juga  Besi Baliho Bergambar Puan Ternyata untuk Bangun Mushala

Atas dasar itu, masih Umam, pihaknya meminta pemerintah kabupaten dan DPRD Banyuwangi untuk ikut mendorong agar draf RUU KUP tersebut bisa di revisi dan lebih berpihak terhadap kondisi ekonomi masyarakat dimasa pandemi Covid-19 ini.

“Saya dan rekan-rekan IPNU Banyuwangi berharap semua jajaran pemerintahan dan legislatif di Banyuwangi bisa kompak untuk merevisi kebijakan RUU KUP. Agar masyarakat tidak terbebani persoalan biaya pendidikan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rochman

 

Loading...
Berita sebelumyaBegini Sinergi dan Kekompakan Forkopimda dalam Menghadapi Covid-19 di Bangkalan
Berita berikutnyaPuluhan Remaja Terjaring Razia, Jalani Swab Motor Ditilang

Tinggalkan Balasan