Perwakilan warga Desa Watuagung (Mengare) Kecamatan Bungah, saat melaporkan dugaan pemotongan bantuan PKH ke Kejari Gresik.

GRESIK, (Kabarjawatimur.com) – Kekisruhan atas adanya dugaan pemotongan bantuan Program Bantuan Harapan (PKH) di Desa Watuagung (Pulau Mengare), Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, akhirnya berlanjut ke jalur hukum.

Sejumlah warga desa setempat tampak mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, guna melaporkan oknum yang dituding sebagai pemotong bansos PKH milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pada Jumat (24/9/2021) siang.

Oknum yang dimaksud adalah Zainul, mantan Sekdes Watuagung. Mereka datang dengan membawa berkas diantaranya print out rekening koran dan uraian kronologi adanya pemotongan bansos PKH.

“Hari ini kami datang untuk melaporkan oknum yang bersangkutan ke Kejaksaan atas dugaan pemotongan bantuan PKH di Desa Watuagung,” ujar Abdul Malik perwakilan warga desa setempat.

Dia berkata, laporan ini dilayangkan lantaran banyak KPM yang merasa tidak bantuan padahal print rekening koran terdapat saldo keluar atau pencairan. Oleh karena itu, mereka pun berharap aparat kejaksaan segera menindaklanjuti persoalan ini.

“Dilihat dari print rekening koran ada perpindahan transkasi dari rekening KPM ke rekening atas nama Zainul. Jumlahnya variatif mulai Rp 350 hingga 500 ribu,” bebernya usai menyerahkan berkas laporan ke staf Pidsus Kejari Gresik bernama Febri.

Baca Juga  Polisi Bekuk Puluhan Pelaku Jambret Hanya Dalam Waktu Sebulan

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Gresik Dymas Adji Wibowo ketika dikonfirmasi mengaku telah menerima laporan tersebut. “Kami akan lapor ke pimpinan dulu sebelum kami pelajari lebih dalam,” katanya.

Loading...

Di tempat berbeda, Zainul ketika dikonfirmasi mengatakan, dirinya memang sebagai agen PKH yang bertugas membantu para KPM untuk mencairkan uang melalui mesin EDC (Electronic Data Capture).

Bahkan dia tidak mengelak bila ada uang KPM yang dialihkan ke rekening pribadinya. Sebab, ketika pencairan KPM langsung diberikan uang tunai sesuai dengan nominal bantuan yang diterima.

“Kalau digesek ke mesin EDC kan uangnya tidak langsung keluar. Beda dengan ATM. Makanya KPM saya kasih uang cash dan saldo rekening KPM saya pindahkan ke rekening pribadi saya,” ucapnya.

Dia menegaskan, bila semua bukti transaksi berupa struk dan tanda terima pencairan bantuan sejak Oktober 2020 dipegang oleh pendamping PKH kala itu
bernama Nurul.

Baca Juga  Polisi Banyuwangi Pimpin Sholawatan saat Bagi-bagi BLT

Tak hanya itu, dirinya juga mengakui bila ada pemotongan setiap pencairan kisaran Rp 20 hingga 30 ribu. Hal itu terjadi di tiap-tiap desa di Pulau Mengare, yang meliputi Desa Watuagung, Tajungwidoro, dan Kramat.

“Pemotongan itu merupakan upah agen. Kalau pencairan Rp 200 – 1 juta, upah agen dipatok Rp 5 ribu. Kalau Rp 1 sampai 2 juta dipatok Rp 10 ribu,” ungkapnya sembari menyebut upah agen itu telah disepakati bersama antara seluruh agen.

Dia menyebut, hal itu didasari karena jarak antara Mengare ke kantor BNI Bungah cukup jauh. Sementara terkait dugaan penarikan ATM KPM di Watuagung, dirinya membantah karena yang menarik kartu ATM adalah ketua kelompok KPM.

“Saya hanya bertugas mencairkan saja, setelah selesai maka ATMnya saya serahkan lagi ke ketua kelompoknya,” imbuhnya. (*)

Reporter : Azharil Farich

Loading...
Berita sebelumyaPuluhan OBH di Jatim Dapat Tambahan Anggaran
Berita berikutnyaIni Pesan Gubernur AAL pada Taruna AAL yang Tengah Laksanakan Bakkual

Tinggalkan Balasan