SIDOARJO, (Kabarjawatimur.com) – Overcrowded tidak hanya menimpa lapas/ rutan di jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim saja. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Surabaya di Medaeng juga mengalami hal serupa. Namun, dengan inovasi dan kolaborasi kinerja, masalah barang bukti (BB) perkara yang mangkrak sudah bisa mulai terurai.

Di awal tahun 2021, tercatat ada 605 register BB yang masuk ke Rupbasan Surabaya. Dari jumlah itu, mayoritas adalah kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil. Saking banyaknya BB yang dititipkan, sampai tempat penyimpanan yang disediakan tidak muat. Maklum, Rupbasan Surabaya menerima titipan dari APH di Korwil Surabaya dan sebagian Madura. Bahkan KPK banyak menitipkan BB-nya di sana.

“Kami sampai harus memarkir kendaraan di tempat parkir pengunjung, kondisi ini tentu tidak ideal,” ujar Karupbasan Surabaya Endang Purwati menggambarkan kondisi kantornya.

Kondisi ini yang membuat Rupbasan Surabaya berinisiatif untuk segera memberikan kepastian hukum terhadap BB yang ada. Salah satunya adalah Rupbasan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Surabaya melakukan terobosan kebijakan.

Baca Juga  Air Kerap Tak Mengalir, Warga Keluhkan Layanan PDAM Bangkalan

Yaitu dengan mempercepat proses eksekusi BB yang sudah lama tidak diambil oleh pemiliknya. MoU-nya diperbarui kembali oleh Karupbasan dan Kajari Surabaya Anton Delianto hari ini (14/9). Kerjasama ini akan berlangsung setidaknya untuk lima tahun ke depan.

“Dalam kerjasama itu kami menegaskan kembali bahwa BB yang sudah inkracht akan kami kembalikan kepada Kejaksaan Negeri Surabaya,” lanjut Endang.

Loading...

Nah, dengan inovasi tersebut, total ada 295 kendaraan bermotor yang dikembalikan kepada instanis penitip. Perinciannya, 22 unit mobil dan 273 sepeda motor. Barang yang dikembalikan minimal berusia 2,5 tahun setelah tanggal penitipan. Statusnya menjadi barang rampasan negara. Proses eksekusi selanjutnya pun diserahkan kepada kejari.

“Pilihannya bisa dikembalikan kepada pemilik, dimusnahkan, dilelang atau diserahkan kepada instansi lain sebagai hibah,” ujar Endang.

Baca Juga  RHU Tandatangani Pakta integritas, Harus Taat Saat Boleh Buka

Saat ini, kondisi Rupbasan Surabaya sudah sedikit legah. Apalagi, Rupbasan Surabaya juga meluncurkan inovasi Si RUSIYA (Sistem Rupbasan Siji Surabaya) untuk memudahkan proses layanan barang bukti seperti penitipan, peninjauan dan pengeluaran barang bukti.

Aplikasi ini memberikan informasi barang bukti dan percepatan penitipan dan pengeluaran barang bukti pada APH tanpa perlu ke kantor rupbasan.

“APH memiliki akun dan user sendiri untuk proses penitipan dan pengeluaran BB,” ungkap Endang.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono menegaskan bahwa overcroded di Rupbasan ini juga sangat membebani negara. Pasalnya, negara harus mengeluarkan biaya lebih untuk perawatan.

Terutama untuk mobil-mobil mewah yang memerlukan alat dan teknisi khusus. Untuk itu, terobosan ini diperlukan agar masalah bisa diselesaikan.

“Kami berharap adanya kerjasama yang baik dengan APH agar Rupbasan tidak sampai overcrowded,” harapnya. (*)

Loading...
Berita sebelumyaDirjen HAM Tepis Peduli HAM Beban Pekerjaan Tambahan
Berita berikutnyaBaliho Puan Dibongkar, DPRD Banyuwangi Bakal Panggil Beberapa Pihak

Tinggalkan Balasan