14 Milyar APBD Jember Diduga Dibuat Bancakan Pejabat

1910
Aktifis FKLSM Jember menyerahkan flash disk berisi data bancakan honor sebesar 14 M.

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – APBD Kabupaten Jember tahun 2020 diduga dibuat bancakan. Bancakan itu berasal dari anggaran untuk penanganan Covid-19.

Ironisnya uang yang mengalir ke kantong-kantong pejabat, aparat hingga relawan. Jumlahnya pun fantastis hingga Rp 14 miliar.

Temuan bancakan uang rakyat itu terungkap saat Pansus Covid-19 DPRD Jember mengelar rapat dengan aktifis anti korupsi Forum Komunikasi Lembaga Swadya Masyarakat (FKLSM), Selasa (7/8/2021).

Awalnya Pansus Covid-19 rapat dengar pendapat dengan pihak Dinas Pertanian dan sejumlah Gapoktan terkait rencana pembelian beras langsung kepada petani oleh Bupati Jember. Rapat tersebut dilakukan Pansus untuk mengetahui sampai sejauh mana program tersebut berjalan.

Saat rapat kemudian sejumlah aktifis anti korupsi masuk ruangan Banmus tempat rapat digelar. Para aktifis seperti Miftahul Rahman, Kustiono Musri, Didik Muzanni, Agus MM, Fuad dan Syamsul Bustami kemudian memohon izin untuk mengikuti rapat.

Mereka juga meminta waktu untuk menyampaikan temuan-temuan dugaan penyalahgunaan anggaran penanganan Covid-19 pada tahun 2020 di era pemerintahan Bupati Faida.

Baca Juga  Bu Nyai dan Kiai Kampung Antusias Memberi Dukungan ke Ganjar

“Ini dari para aktifis mau menyampaikan apa?,”kata David Handoko Seto saat menyapa para aktifis tersebut.

“Kami mau menyampaikan terkait anggaran Covid ini kan rapat Pansus Covid kan,?” jawab Kustiono sambil bertanya.

Singkat cerita David kemudian mempersilahkan para aktifis tersebut untuk duduk dan mengikuti rapat. Mereka akan diberi waktu tersendiri untuk menyampaikan temuannya di depan anggota Pansus.

Loading...

Usai rapat dengan Disperta dan Gapoktan, para aktifis diberi waktu untuk menyampaikan maksud tujuan mereka. Miftahul Rahman atau akrab dipanggil Memet kemudian menyampaikan temuan data adanya dugaan bancakan hingga 14 Miliar tersebut di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di pemerintahan era Faida.

Menurut Memet diungkapnya temuan dugaan korupsi berupa honor dan uang saku tersebut adalah bagian dari upaya mendorong Pansus untuk terus mengejar temuan BPK RI sejumlah 107 miliar yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Baca Juga  Wanita Tergeletak, Shelter Stasiun Kertomenanggal Mendadak Ramai

“Dulu di era Pak Bupati Samsul Hadi Siswoyo ada temuan sebesar 18 Miliar saja aparat penegak hukum langsung bergerak. Kejati (kejaksaan tinggi) langsung membuat tim penyidik dan akhirnya Pak Samsul disidangkan dan dihukum selama 6 tahun penjara,”kata Memet.

“Anehnya sekarang ini ada temuan dari lembaga auditor negara senilai 107 miliar APH diam semuanya ini kan aneh,” sambungnya dengan nada bertanya.

Data temuan ini disampaikan sebagai bentuk persamaan yang sama dimuka hukum. Sehingga APH harus bergerak untuk mengusutnya.

“Temuan 107 M dan 14 M itu bukan sebagai pengalihan isu. Salah kalau kemudian dikaitkan sebagai pengalihan isu, temuan 107 M itu duluan dari pada dugaan korupsi 282 juta (total honor pemakaman),” sebutnya.

“Terus jika dibandingkan juga yang 14 M honor yang 282 juta itu tidak ada 1 persennya,” kata Memet yang juga Ketua LSM TrAPP itu. (*)

Reporter: Rio

Loading...
Artikulli paraprakEri Sebut 1 Hari Surabaya Tembus 60.000 Dosis Vaksin
Artikulli tjetërAda Suara Ledakan, Saat Gudang Spare Part Motor di Surabaya Terbakar

Tinggalkan Balasan