11 Parpol Pendukung HMP: Kami tidak Benci Faida !

167

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Pasca Hak Menyatakan Pendapat (HMP), sebanyak 11 pimpinan partai politik yang punya perwakilan di DPRD Jember sepakat untuk mendukung HMP yang memakzulkan Bupati Faida. Kesepakatan itu disampaikan dalam konfrensi pers, Rabu (29/7/2020).

Kesebelas partai tersebut antara lain PDIP, Nasdem, PKB, Gerindra, PAN, Demokrat, PPP, PKS, Golkar, Berkarya, dan Perindo.

Pada kesempatan itu masing-masing petinggi partai diminta memberikan pernyataannya.

Sekertaris DPC PKB Jember Ayub Junaidi, yang datang pada pertemuan itu menyebutkan bahwa dukungan terhadap proses HMP DPRD telah sesuai dengan instruksi partai masing-masing.

”Kami mendukung apa yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember dalam mengajukan Hak Menyatakan Pendapat sesuai dengan instruksi partai masing-masing,” ungkap Ayub Junaidi.

Baca Juga  Road Show Hakordia 2022, KPK Ajak Pejabat Jatim Penguatan Komitnen Anti Korupsi

Sementara itu, Sekertaris DPC Gerindra Anwari menyatakan bahwa Partai tidak pernah membenci pribadi Faida. HMP dilakukan semata-mata bagian dari proses politik yang dilindungi undang-undang dan pertanggung jawaban partai kepada masyarakat tidak ada kaitannya dengan kontestasi pilkada.

Loading...

”Kami tidak membenci Faida. (Pimpinan) partai yang duduk di sini membenci Bupati Faida, bukan Faida. Sejarah terburuk sejak 98 sampai 2005, demokrasi terjelek di jember, termasuk kepemimpinan bupati sekarang. Karena tidak berjalan sesuai undang-undang,” jelas Anwari.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Arief Sugito dalam pernyataannya membantah opini yang muncul jika HMP dilakukan fraksi tanpa kordinasi dengan pimpinan partai.

“Isu yang berkembang tersebut tidak benar anggota DPRD perpanjangan tangan dari parpol sedangkan parpol sendiri representasi dari rakyat sehingga tahapan kordinasi itu telah dilakukan,” kata Arief Sugito.

Baca Juga  Kegiatan Rutin Kecamatan Kepohbaru, Konferensi Kades di Desa Mojosari

Berikut 5 pertimbangan yang menjadi dasar 11 partai memberi dukungan HMP DPRD Jember;
1. Telah didahului dengan tahapan Hak Interpelasi dan Hak Angket
2. Kami tidak melihat adanya itikad baik dari Bupati Jember untuk mengikuti perintah Mendagri dan Gubernur Jawa Timur.
3. Bupati Jember nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Baru kali ini Kabupaten Jember mendapat opini LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan predikat disclaimer.
5. Menindak lanjuti LHP BPK dengan predikat disclaimer, kami akan mendoronh DPRD untuk menindak lanjuti ke aparat penegak hukum. (*)

Reporter: Rio

Loading...
Artikulli paraprakDirlantas Polda Jateng Tegaskan Penindakan Kendaraan ‘ODOL’
Artikulli tjetërDilarang Ajak Istri Keluar, Menantu Hajar Mertua di Surabaya

Tinggalkan Balasan